Pemerintah Targetkan Angka Prevalensi Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024
Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen. Saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Kamis (24/3), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa target tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
.
Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
.
Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.
.
Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menjelaskan bahwa pada kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dokter Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan Indonesia.
.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Gubernur NTT, Viktor Laiskodat; Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mbau; dan Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay.
.
Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
.
Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.
.
Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menjelaskan bahwa pada kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dokter Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan Indonesia.
.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Gubernur NTT, Viktor Laiskodat; Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mbau; dan Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay.