Peraturan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    Deskripsi:
    Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
     
  2. Surat_Edaran_KIP_nomor_1_Tahun_2011_tentang_RKAKL_dan_DIPA_sebagai_informasi_publik
    Deskripsi:
    Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga(RKAK/L) serta daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

Peraturan terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BKKBN 

  1. Peraturan_Kepala_No._136-PER-D2-2011
    Deskripsi:
    Peraturan Kepala BKKBN tentang pengelolaan informasi publik BKKBN.
     
  2. Keputusan_Kepala_No._137
    Deskripsi:
    Keputusan Kepala BKKBN tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BKKBN.
     
  3. Peraturan_Kepala BKKBN_No._163-PER-D2-2011
    Deskripsi:
    Mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BKKBN.
     
  4. Instruksi_Kepala_BKKBN_No._167-INS-D2-2011
    Deskripsi:
    Instruksi Kepala BKKBN mengenai pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perwakilan BKKBN Provinsi.
     
  5. Keputusan_Kepala_BKKBN_No._70-PER-G5-2012
    Deskripsi:
    Keputusan Kepala tentang informasi yang dikecualikan dilingkungan BKKBN.
     
  6. Standar Operasional Prosedur PPID
    Deksripsi:
    Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengumpulan informasi publik BKKBN.
     
  7. Standar layanan informasi PPID BKKBN
    Deskripsi:
    Standar pelayanan informasi publik, yang memuat: 1.informasi mengenai tata cara memperoleh informasi publik, 2.tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik, 3.tata cara upaya atas tidak ditanggapinya/tidak puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik. 4. tata cara pengujian konsekuensi, 5. standar biaya penggandaan informasi publik, 6. akses komunikasi pelayanan informasi publik.